Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen”) telah menerbitkan Peraturan Dirjen No. PER-8/PJ/2026 (“Amandemen”) tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“PerDJP 10/2024”). Amandemen tersebut mulai berlaku pada 28 Juli 2026.[1]
Amandemen ini memperpanjang masa berlaku kode billing[2] menjadi 336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam serta mengenalkan ketentuan baru yang memungkinkan Wajib Pajak membatalkan kode billing yang belum digunakan dan masih berlaku. Selain itu, Amandemen ini memperluas cakupan Pemindahbukuan (“Pbk......