| Issue Number : 986

Memahami Rancangan Pusat Finansial Internasional Indonesia: Desain Kelembagaan, Ekosistem Bisnis, dan Tantangan Implementasi

Pendahuluan

Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (“PFII”) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di dalam sistem finansial global. Melalui pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026, yang mengubah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (secara bersama-sama disebut “UU 4/2023”),[1] pemerintah secara resmi mengenalkan landasan hukum bagi pembentukan PFII sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pendalaman sektor keuangan Indonesia.[2]

PFII diharapkan didukung oleh berbagai insentif fiskal yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.[3] Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Finansial (“OJK......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pendahuluan

Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (“PFII”) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di dalam sistem finansial global. Melalui pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026, yang mengubah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (secara bersama-sama disebut “UU 4/2023”),[1] pemerintah secara resmi mengenalkan landasan hukum bagi pembentukan PFII sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pendalaman sektor keuangan Indonesia.[2]

PFII diharapkan didukung oleh berbagai insentif fiskal yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.[3] Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Finansial (“OJK......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info