Direktur Jenderal Kawasan Permukiman telah menerbitkan Surat Edaran No. 6/SE/Dp/2026 tentang Petunjuk Teknis Format dan Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Pelaku Usaha serta Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan (“SE 6/2026”). Pada dasarnya, SE 6/2026 kini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko[1] yang mengatur berbagai prosedur teknis terkait kepatuhan pelaku usaha serta penegakan sanksi administratif di sektor perumahan.[2]
......