Pedoman Teknis Baru bagi PSP: Perluasan Usaha, Pengembangan Produk, dan Kerja Sama dengan Vendor Kini Wajib Memperoleh Persetujuan BI

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (“BI”) telah menerbitkan Petunjuk Teknis No. 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DKSP/2026 tahun 2026 tentang Implementasi Ketentuan Industri Sistem Pembayaran (“Pedoman 1/2026”), yang menetapkan kerangka operasional dan prosedural dalam ekosistem pembayaran nasional. Secara umum, Pedoman 1/2026 berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Pembayaran (“PSP”), yang mencakup Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), serta Penyelenggara Penunjang.[1]