Pendahuluan
Seiring dengan terus berkembangnya struktur ekonomi Indonesia akibat perkembangan teknologi digital, serta munculnya berbagai model bisnis baru, pembaruan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (“KBLI”) menjadi langkah yang penting dalam upaya menyelaraskan kegiatan ekonomi nasional dengan standar internasional. Pembaruan ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih besar bagi pelaku usaha dan investor global.[1]
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (“BPS”) menjelaskan bahwa KBLI 2025 disusun selaras dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Acuan ini digunakan untuk memastikan bahwa klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia sebanding dengan klasifikasi yang berlaku di negara lain.[2]
Secara historis, kerangka KBLI ditetapkan dalam Peraturan BPS No. 2 tahun 2020 (“PerBPS 2/2020”). Namun, dengan diundangkannya Peraturan BPS No. 7 tahun 2025 (“PerBPS 7/2025”) pada 18 Desember 2025, PerBPS 2/2020 dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku.[3] Pada dasarnya, PerBPS 7/2025 mewajibkan para pengguna KBLI untuk menyesuaikan penggunaan KBLI mereka dengan ketentuan dalam PerBPS 7/2025 dalam jangka waktu enam bulan sejak kerangka baru ini mulai berlaku. Dengan demikian, batas waktu untuk penyesuaian KBLI tersebut ditetapkan pada 18 Juni 2026.[4]
Perlu dicatat bahwa, menurut Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), KBLI yang disesuaikan merupakan kebijakan dari sisi pemerintah dan tidak boleh merugikan pelaku usaha. Dalam hal ini, sepanjang pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan usahanya, perizinan yang telah diperoleh akan tetap berlaku.[5]
Selain itu, KBLI 2025 juga memperkenalkan sejumlah perubahan tipologi, mulai dari pemindahan kode, pemecahan satu kode menjadi beberapa kode baru, hingga penggabungan beberapa kode menjadi satu. Meskipun demikian, kode-kode yang sebelumnya sudah ada tidak dihapus, melainkan direkam ulang atau dipindahkan ke klasifikasi yang dianggap lebih tepat .[6]
Setelah diterbitkannya PerBPS 7/2025, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala BPS menerbitkan Surat Edaran Bersama No. 4.S, M.HH-1.HH.04.02, 1 Tahun 2026 (“SE 4.S/2026”). Surat edaran ini merupakan pedoman teknis operasional yang mengatur tata cara penyesuaian kode KBLI bagi pelaku usaha dalam sistem Online Single Submission (“OSS”), Sistem Administrasi Hukum Umum (“Sistem AHU”), serta sistem kementerian/lembaga lain yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.[7]
Secara garis besar, SE 4.S/2026 menegaskan bahwa seluruh perizinan berusaha yang telah diterbitkan, diverifikasi, atau disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 akan tetap berlaku. Hal ini mencakup Persyaratan Dasar (“PD”), Perizinan Berusaha (“PB”), dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB UMKU”).[8]
Selain itu, setiap pelaku usaha yang telah terdaftar dalam Sistem Direktorat Jenderal AHU wajib menyesuaikan klasifikasi KBLI 2025 dalam anggaran dasarnya apabila terdapat perubahan pada maksud, tujuan, atau kegiatan usaha. Namun, apabila perubahan hanya bersifat administratif dan hanya mencakup penyesuaian kode numerik tanpa mengubah substansi kegiatan usaha, maka sistem OSS dan sistem Ditjen AHU akan memproses penyesuaian tersebut secara otomatis.[9]
Edisi Indonesian Law Digest (“ILD”) ini akan menguraikan implementasi KBLI 2025 dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia, khususnya terkait perizinan dalam sistem OSS, penyesuaian dokumen korporasi, dan risiko kepatuhan bagi pelaku usaha. ILD ini juga membahas bagaimana pelaku usaha dapat membedakan antara perubahan KBLI otomatis dan perubahan yang memerlukan penyesuaian terhadap anggaran dasar, serta potensi risiko yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara klasifikasi KBLI, data perizinan, dan kegiatan usaha aktual, sebagaimana diuraikan dalam bagian-bagian berikut:
-
- Perubahan Utama dalam KBLI 2025 dan Dampaknya terhadap Perizinan Berusaha
- Perubahan Struktur KBLI 2025 dan Tipologi
- Penggunaan Tabel Konversi KBLI 2020–2025 untuk Menafsirkan Perubahan Klasifikasi
- Dampak Perubahan KBLI terhadap Perizinan Berusaha, PB UMKU, dan Ketentuan Penanaman Modal Minimum
- Penetapan dan Penyesuaian KBLI 2025 di Lapangan
- Tahapan Implementasi KBLI untuk Perizinan Berbasis Risiko
- Peninjauan Kode KBLI yang Ada dan Kegiatan Usaha Aktual
- Risiko Ketidaksesuaian KBLI dan Prioritas Mitigasi bagi Pelaku Usaha
I. Perubahan Utama dalam KBLI 2025 dan Dampaknya terhadap Perizinan Berusaha
A. Perubahan Struktur KBLI 2025 dan Tipologi
Sebagaimana telah diuraikan di atas, KBLI 2025 merupakan hasil revisi yang diperkenalkan dalam PerBPS 7/2025 yang mengubah keseluruhan struktur klasifikasi KBLI. Selain selaras dengan ISIC Revisi 5, BPS juga menegaskan bahwa KBLI 2025 akan mengakomodasi berbagai kegiatan yang sebelumnya telah tercantum dalam KBLI 2020, seperti layanan intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP), dan Carbon Capture and Storage (CCS).[10]
Struktur penamaan yang digunakan dalam KBLI 2025 pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam KBLI 2020, karena tetap menggunakan kode numerik hingga lima digit, disertai kode satu huruf alfabet yang disebut sebagai kategori. Kode alfabet tersebut bukan merupakan bagian dari kode KBLI itu sendiri, melainkan dimasukkan untuk mempermudah tabulasi sektor atau bidang usaha utama di setiap negara.[11]
Perubahan struktur KBLI diperkenalkan melalui klasifikasi ulang sejumlah kegiatan dari satu kode klasifikasi ke kode lainnya, serta melalui penambahan kode klasifikasi baru yang mampu mengakomodasi perkembangan kegiatan ekonomi yang terus berubah. Perubahan struktural ini juga menghasilkan kode klasifikasi baru atau penggabungan beberapa kode klasifikasi yang sebelumnya terpisah.[12]
Selain itu, KBLI 2025 juga merevisi kompleksitas dan rincian struktur klasifikasi KBLI yang sebelumnya diatur dalam PerBPS 2/2020. Dalam klasifikasi yang baru, jumlah kategori KBLI meningkat dari 21 kategori pada KBLI 2020 menjadi 22 kategori pada KBLI 2025.[13] Secara keseluruhan, klasifikasi dan struktur KBLI yang telah direvisi adalah sebagai berikut:[14]
|
Struktur KBLI
|
Format Kode
|
KBLI 2020
|
KBLI 2025
|
|
Kategori
|
Kode alfabet
|
21
|
22
|
|
Golongan Pokok
|
2 digit
|
88
|
87
|
|
Golongan
|
3 digit
|
245
|
257
|
|
Sub-golongan
|
4 digit
|
567
|
519
|
|
Kelompok
|
5 digit
|
1.789
|
1.559
|
Sementara itu, kategori KBLI A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), B (Pertambangan dan Penggalian), dan F (Konstruksi) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tabel berikut memuat berbagai kategori yang direvisi, diganti nama, dan/atau mengalami perubahan kode alfabet dengan membandingkan PerBPS 2/2020 (KBLI 2020) dengan PerBPS 7/2025 (KBLI 2025):
|
Kategori KBLI
|
Judul KBLI
|
Keterangan[15]
|
|
KBLI 2020[16]
|
KBLI 2025[17]
|
|
A
|
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
|
Penghapusan istilah “hortikultura” dari kelompok 0113
|
|
Penangkapan ikan kini dibedakan berdasarkan mediumnya (yaitu laut atau perairan darat, bukan berdasarkan jenis ikan).
|
|
B
|
Pertambangan dan Penggalian
|
Pengenalan kode khusus untuk proses peningkatan mutu batubara (05102)
|
|
Penambahan kode untuk logam tanah jarang
|
|
C
|
Industri Pengolahan
|
Industri
|
Penyesuaian nama kategori dari “Industri Pengolahan”
|
|
Adopsi konsep Factoryless Goods Producers (FGP) ke dalam sektor industri
|
|
Penambahan cakupan industri remanufaktur dan baterai kendaraan listrik
|
|
D
|
Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
|
Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Penyejuk Udara
|
Pembangkitan listrik dibedakan secara struktural antara sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan.
|
|
Penambahan kegiatan penjualan unit karbon dan penyimpanan listrik
|
|
E
|
Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan Pemulihan Limbah serta Remediasi
|
Penyediaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah dan Remediasi
|
Pengelolaan air limbah telah dikonsolidasikan dalam subgolongan 3700.
|
|
Pemisahan pengelolaan limbah radioaktif dan penjelasan cakupan penyimpanan karbon
|
|
F
|
Konstruksi
|
Pengenalan kode baru untuk jasa intermediasi konstruksi (43400).
|
|
Konstruksi pracetak telah digabungkan ke dalam konstruksi bangunan sipil (golongan pokok 42).
|
|
Perluasan cakupan untuk mencakup fasilitas ruang angkasa dan pusat data.
|
|
G
|
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor
|
Perdagangan Besar dan Eceran
|
Penghapusan golongan pokok 45 dan pemindahan kegiatan reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor ke Kategori T.
|
|
Perdagangan eceran kini dibedakan berdasarkan jasa perdagangannya, bukan berdasarkan tempat atau media penjualan.
|
|
H
|
Transportasi dan Pergudangan
|
Transportasi dan Penyimpanan
|
Transportasi darat kini dibedakan berdasarkan rutenya (yaitu antarkota atau dalam kota), bukan berdasarkan moda atau jenisnya.
|
|
Penetapan jasa intermediasi transportasi.
|
|
I
|
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman
|
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
|
Restrukturisasi akomodasi menjadi lima kelompok khusus, termasuk jasa intermediasi akomodasi
|
|
Klasifikasi restoran dibagi berdasarkan sifat bangunannya (yaitu permanen atau tidak permanen).
|
|
J
|
Informasi dan Komunikasi
|
Penerbitan, Penyiaran serta Produksi dan Distribusi Konten
|
Pencantuman layanan produksi podcast, vlog, dan on-demand streaming
|
|
Kegiatan media sosial dialihkan ke kategori ini
|
|
K
|
Aktivitas Keuangan dan Asuransi
|
Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultansi, Infrastruktur Komputasi dan Kegiatan Layanan Informasi Lainnya
|
Dipisahkan dari Kategori J dalam KBLI 2020
|
|
Kegiatan ISP dan IPTV dialihkan ke infrastruktur inti.
|
|
Klasifikasi khusus telah diperkenalkan untuk pengembangan AI dan teknologi blockchain.
|
|
L
|
Real Estate
|
Aktivitas Keuangan dan Asuransi
|
Perubahan kode kategori dari Kategori K
|
|
Penghapusan kode Unit Usaha Syariah (UUS), yang kini digabungkan ke dalam kegiatan utamanya
|
|
Penambahan kegiatan perdagangan karbon, bank bullion dan aset kripto
|
|
M
|
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
|
Aktivitas Real Estat
|
Restrukturisasi menjadi kegiatan hunian dan bukan hunian
|
|
Penambahan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), pengelolaan pusat perbelanjaan dan penyewaan gudang penyimpanan mandiri
|
|
N
|
Aktivitas Penyewaan, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
|
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
|
Dipindahkan dari Kategori M
|
|
Penyederhanaan kelompok pengujian teknis dan analisis
|
|
O
|
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
|
Administrasi dan Jasa Penunjang Usaha
|
Penambahan kelompok jasa intermediasi untuk leasing barang berwujud dan aset tidak berwujud non-keuangan
|
|
P
|
Pendidikan
|
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
|
Pemisahan struktural layanan administrasi dalam sektor kesehatan, pendidikan dan lingkungan.
|
|
Q
|
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
|
Pendidikan
|
Penyesuaian dengan standar internasional ISCED-P 2011
|
|
Penitipan anak dan penitipan harian anak usia sekolah telah dihapus dari kategori ini dan dipindahkan ke Kategori R
|
|
R
|
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
|
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
|
Penambahan jasa intermediasi kesehatan
|
|
Pemisahan panti asuhan dan panti jompo berdasarkan pengelolanya, yaitu pemerintah atau lembaga sosial
|
|
Penambahan kode akomodasi bagi lansia
|
|
S
|
Kegiatan Jasa Lainnya
|
Kesenian, Olahraga, dan Rekreasi
|
Penambahan kegiatan e-sports
|
|
Pemisahan perpustakaan, museum, dan situs bersejarah ke dalam kelompok yang berbeda
|
|
T
|
Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Rumah Tangga yang Menghasilkan Barang dan Jasa untuk Keperluan Sendiri
|
Aktivitas Jasa Lainnya
|
Mencakup kegiatan reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor yang kini dipindahkan dari Kategori G dalam KBLI 2020
|
|
Penambahan kode untuk jasa perseorangan
|
|
U
|
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra International Lainnya
|
Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja serta Kegiatan Produksi Barang dan Penyediaan Jasa Rumah Tangga yang Tidak Terdeferensiasi untuk Keperluan Sendiri
|
Dialihkan dari Kategori T dalam KBLI 2020
|
|
Mencakup kegiatan produksi barang dan jasa oleh rumah tangga yang tidak terdeferensiasi untuk keperluan sendiri
|
|
V
|
Tidak diatur
|
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra International Lainnya
|
Dialihkan dari Kategori U dalam KBLI 2020
|
|
Tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam cakupannya selain penomoran ulang kode kategori dan penyesuaian dengan struktur standar terbaru
|
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa KBLI 2025 memperkenalkan perubahan yang signifikan, khususnya melalui pemisahan Kategori J (Informasi dan Komunikasi) pada KBLI 2020 menjadi dua kategori yang berbeda pada KBLI 2025. Kedua kategori tersebut adalah Kategori J (Aktivitas Penerbitan, Penyiaran serta Produksi dan Distribusi Konten) dan Kategori K (Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultasi, Infrastruktur Komputasi, dan Kegiatan Layanan Informasi Lainnya).
B. Penggunaan Tabel Konversi KBLI 2020–2025 untuk Menafsirkan Perubahan Klasifikasi
Salah satu instrumen penting dalam implementasi KBLI 2025 adalah Tabel Konversi KBLI 2020–2025. Tabel ini berfungsi sebagai panduan untuk menjembatani transisi dari penggunaan klasifikasi lapangan usaha KBLI 2020 ke klasifikasi KBLI 2025. Melalui tabel ini, pengguna dapat mengidentifikasi keterkaitan antara kedua struktur KBLI tersebut, mulai dari tingkat kategori hingga tingkat kelompok usaha lima digit.[18]
Dengan demikian, tabel konversi tidak hanya membantu pelaku usaha dalam mencocokkan kode lama dengan kode baru, tetapi juga membantu menjaga konsistensi dan kesinambungan data selama masa transisi klasifikasi.
|
Level
|
KBLI 2020
|
Judul KBLI 2020
|
KBLI 2025
|
Judul KBLI 2025
|
|
Kategori[19]
|
A
|
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
|
A
|
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
|
|
C
|
Industri
|
|
F
|
Konstruksi
|
|
H
|
Transportasi dan Penyimpanan
|
|
N
|
Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis
|
|
O
|
Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha
|
|
Golongan Pokok[20]
|
01
|
Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI
|
01
|
Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Jasa Terkait
|
|
03
|
Perikanan
|
|
75
|
Aktivitas Kesehatan Hewan (Veteriner)
|
|
02
|
Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan
|
01
|
Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Jasa Terkait
|
|
02
|
Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu (Gelondongan)
|
|
Golongan[21]
|
031
|
Perikanan Tangkap
|
031
|
Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya
|
|
033
|
Jasa Penunjang Kegiatan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan
|
|
331
|
Reparasi dan Pemeliharaan Produk Logam Pabrikasi, Mesin, dan Peralatan
|
|
521
|
Pergudangan dan Penyimpanan
|
|
773
|
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
|
|
829
|
Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YDTL
|
|
032
|
Perikanan Budidaya
|
032
|
Pembudidayaan Ikan dan Biota Air Lainnya
|
|
033
|
Jasa Penunjang Kegiatan Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan
|
|
108
|
Industri Pakan Hewan
|
|
139
|
Industri Tekstil Lainnya
|
|
439
|
Konstruksi Khusus Lainnya
|
|
Subgolongan[22]
|
0162
|
Jasa Penunjang Peternakan
|
7500
|
Aktivitas Kesehatan Hewan (Veteriner)
|
|
0163
|
Jasa Pasca Panen
|
0163
|
Jasa Pasca Panen
|
|
0314
|
Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat
|
3319
|
Reparasi dan Pemeliharaan Peralatan Lainnya
|
|
5210
|
Pergudangan dan Penyimpanan
|
|
7731
|
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Alat Transportasi
|
|
7739
|
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
|
|
Kelompok[23]
|
01621
|
Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
|
75001
|
Aktivitas Personel Kesehatan Hewan Mandiri
|
|
75002
|
Aktivitas Pengelolaan Sarana Kesehatan Hewan
|
|
75009
|
Aktivitas Pengelolaan Kesehatan Hewan Lainnya
|
|
03141
|
Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat
|
33190
|
Reparasi dan Pemeliharaan Peralatan Lainnya
|
|
77312
|
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Alat Transportasi Air
|
|
77399
|
Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya YTDL
|
Selain itu, seluruh kegiatan ekonomi dalam KBLI 2020 telah dipetakan ke KBLI 2025 berdasarkan tiga pola korespondensi utama. Pola korespondensi tersebut dirangkum dan disederhanakan dalam tabel berikut:[24]
|
Jenis Korespondensi
|
Keterangan
|
Contoh
|
|
One-to-One (1:1)
|
Satu kode KBLI 2020 dialihkan sepenuhnya menjadi satu kode baru dalam KBLI 2025
|
Kode industri bahan bakar 19211 dalam KBLI 2020 menjadi 19201 dalam KBLI 2025
|
|
One-to-Many (Pemisahan)
|
Satu kode KBLI 2020 dipecah menjadi beberapa kode yang lebih spesifik dalam KBLI 2025
|
Kode 01270 “pertanian tanaman untuk bahan minuman” telah dipecah menjadi kode-kode yang lebih spesifik untuk kopi, teh, kakao, dan tanaman lainnya
|
|
Many-to-One (Penggabungan)
|
Beberapa kode KBLI 2020 digabung menjadi satu kode dalam KBLI 2025
|
Enam kode pembiakan hewan yang berbeda telah digabung menjadi satu kode “penangkaran satwa liar” 01498
|
Secara sederhana, tabel berikut memuat contoh lain mengenai cara membaca Tabel Konversi KBLI 2020–2025 berdasarkan jenis perubahan:[25]
|
KBLI 2020
|
Judul KBLI 2020
|
KBLI 2025
|
Judul KBLI 2025
|
|
19211
|
Industri Bahan Bakar dari Pemurnian
dan Pengilangan Minyak Bumi
|
19201
|
Industri Bahan Bakar dari Pemurnian
dan Pengilangan Minyak Bumi
|
|
19291
|
Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
|
19205
|
Industri Briket
|
|
19206
|
Industri Produk dari Pencampuran
Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel
|
|
19209
|
Industri Produk Lainnya dari Hasil Kilang Minyak Bumi
|
|
01721
|
Penangkaran Primata
|
01498
|
Penangkaran Satwa Liar
|
|
01722
|
Penangkaran Mamalia
|
|
01723
|
Penangkaran Reptil
|
|
01724
|
Penangkaran Burung
|
|
017215
|
Penangkaran Insekta
|
|
01729
|
Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya
|
Sebagaimana telah diuraikan di atas, transisi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipologi utama. Tipologi ini menggambarkan bagaimana suatu kode dalam KBLI 2020 disesuaikan dalam KBLI 2025, baik melalui pemindahan, pemecahan, maupun penggabungan kode klasifikasi. Berdasarkan contoh kode KBLI yang disajikan dalam tabel di atas, setiap jenis perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:[26]
|
|
Satu kode KBLI 2020 dialihkan sepenuhnya ke satu kode KBLI 2025 yang baru. Sebagai contoh, kode 19211 dalam KBLI 2020 menjadi 19201 dalam KBLI 2025, dengan cakupan kegiatan yang sama, yaitu Industri Bahan Bakar dari Pengilangan dan Pengolahan Minyak Bumi.
|
|
|
Satu kode KBLI 2020 dipecah menjadi beberapa kode yang lebih spesifik dalam KBLI 2025. Sebagai contoh, kode 19291 dalam KBLI 2020 dipecah menjadi 19205: Industri Briket, 19206: Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel, dan 19209: Industri Produk Lainnya dari Hasil Kilang Minyak Bumi.
|
|
|
Beberapa kode KBLI 2020 digabung menjadi satu kode KBLI 2025 yang baru. Sebagai contoh, kode 01721, 01722, 01723, 01724, 01725, dan 01729 dalam KBLI 2020 digabung menjadi 01498: Penangkaran Satwa Liar dalam KBLI 2025.
|
Selain menetapkan konversi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025, tabel konversi tersebut juga dapat dibaca secara terbalik, yaitu dengan memetakan KBLI 2025 kembali ke KBLI 2020. Pendekatan ini bermanfaat untuk menelusuri ruang lingkup asal dari kode-kode baru dalam KBLI 2025. Dalam praktiknya, suatu kode dalam KBLI 2025 dapat berasal dari ruang lingkup kode dalam kategori atau kelompok yang berbeda dalam KBLI 2020.[27] Oleh karena itu, pembacaan dua arah terhadap tabel konversi sangatlah penting, khususnya untuk menunjnag analisis data komparatif, penyesuaian sistem, dan pemetaan ulang kegiatan usaha.
C. Dampak Perubahan KBLI terhadap Perizinan Berusaha, PB UMKU dan Ketentuan Penanaman Modal Minimum
Dalam sesi pelatihan yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026 yang berjudul “Implementasi KBLI 2025: Memahami Dampak Hukum dan Risiko Kepatuhan bagi Pelaku Usaha,” yang diselenggarakan oleh Hukumonline bekerja sama dengan BPS, Kementerian Hukum, BKPM, dan Easybiz, menerangkan bahwa penerapan KBLI 2025 berdampak langsung terhadap pelaku usaha.[28]
Dendy Apriandi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, memaparkan materi dan menjelaskan bahwa perubahan KBLI akan menimbulkan setidaknya tiga dampak utama terhadap PBBR, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:[29]
|
Aspek
|
Keterangan
|
|
Legalitas Badan Usaha
|
Beberapa badan usaha yang telah tercatat dalam Sistem AHU (misalnya perseroan terbatas, perseroan perorangan, asosiasi, yayasan, koperasi, dan badan usaha lainnya) dapat terdampak oleh perubahan KBLI.
|
|
Dampak dari perubahan KBLI tersebut tidak boleh menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha.
|
|
Perizinan Berusaha
|
Perubahan KBLI akan berdampak langsung pada Lampiran I PP 28/2025, sehingga konversi dalam Sistem OSS diperlukan.
|
|
Perubahan KBLI tersebut akan berdampak langsung pada pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha dan bermaksud mengubah atau memperpanjang perizinan tersebut.
|
|
Investasi Minimum
|
Perubahan KBLI dengan konsep many-to-one dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
|
|
Perubahan KBLI dengan konsep one-to-many mengharuskan pelaku usaha untuk meningkatkan nilai investasinya, karena satu kode KBLI dipecah menjadi beberapa kode KBLI yang baru.
|
Selain itu, Easybiz memaparkan berbagai materi dalam sesi pelatihan yang sama yang menjelaskan bahwa perubahan KBLI, sebagaimana termanifestasi dalam proses perolehan perizinan berusaha, dapat berimplikasi pada perubahan tingkat risiko berbagai kegiatan usaha. Secara khusus, transisi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 dapat mengakibatkan sejumlah kegiatan usaha diklasifikasikan pada tingkat risiko yang berbeda (yaitu berisiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi). Perubahan klasifikasi risiko tersebut dapat memengaruhi jenis perizinan berusaha yang diperlukan, kewajiban pemenuhan standar usaha, dan/atau kebutuhan verifikasi oleh kementerian atau lembaga terkait.[30]
Oleh karena itu, perubahan KBLI tersebut dapat mengharuskan pelaku usaha untuk menyesuaikan dokumen perizinan dalam Sistem OSS. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperbarui data OSS, melakukan migrasi atau penyesuaian terhadap perizinan berusaha yang telah ada, mengubah data yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (“NIB”), serta menyelaraskan dokumen korporasi lainnya.[31]
Dalam keadaan tertentu, perubahan KBLI juga dapat menyebabkan perizinan yang telah dimiliki menjadi tidak lagi relevan, mendorong Sistem OSS untuk mewajibkan pemenuhan ulang komitmen tertentu, atau memerlukan verifikasi ulang oleh instansi teknis yang berwenang.[32]
II. Penetapan dan Penyesuaian KBLI 2025 di Lapangan
A. Tahapan Implementasi KBLI untuk Perizinan Berbasis Risiko
Sebelum membahas proses penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 yang kini harus mulai dilakukan oleh pelaku usaha, penting untuk terlebih dahulu memahami keseluruhan alur penerapan KBLI dalam rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Alur tersebut dijelaskan oleh Dendy Apriandi dalam paparannya dan telah dirangkum dalam tabel berikut:[33]
|
Fase
|
Tahapan
|
|
Tahapan Pendirian Badan Usaha
|
Pembuatan Akta Pendirian dengan Notaris
|
|
Pengajuan Nama Badan Usaha melalui AHU secara Online
|
|
Pendaftaran Badan Usaha dan Pendaftaran KBLI
|
|
Penerbitan Keputusan dan Verifikasi Badan Usaha
|
|
Pendaftaran Perseroan dan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)
|
|
Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Coretax
|
|
Tahapan Pendaftaran Hak Akses dan Pengisian Data Usaha
|
Daftar Hak Akses OSS
|
|
Pengisian KBLI
|
|
Pemilihan Lingkup
|
|
Penyaringan Bidang Usaha Penanaman Modal
|
|
Daftar Kegiatan Usaha
|
|
Pemenuhan Persyaratan Dasar
|
Permohonan KKPR/KKPRL
|
|
Penerbitan KKPR/KKPRL
|
|
Penyaringan Lingkungan dan Jasa Lingkungan (jika diperlukan)
|
|
Penerbitan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), Pernyataan Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Keputusan Kelayakan Lingkungan
|
|
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
|
|
Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko
|
Penerbitan NIB
|
|
Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko
|
|
PB UMKU (jika diperlukan)
|
B. Peninjauan Kode KBLI yang Ada dan Kegiatan Usaha Aktual
Dalam paparannya, Dendy Apriandi menjelaskan bahwa salah satu langkah mitigasi yang ditujukan untuk mengurangi beban pelaku usaha akibat perubahan KBLI adalah penggunaan tabel korespondensi dan tabel konversi KBLI. Tabel korespondensi diperuntukkan bagi pelaku usaha berbentuk badan usaha atau badan hukum yang telah terdaftar dalam KBLI 2020 dan akan mendaftarkan atau memasukkan KBLI melalui Sistem OSS. Sementara itu, tabel konversi digunakan untuk menyelaraskan perubahan KBLI dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PP 28/2025, dengan tetap merujuk pada KBLI yang telah tercatat dalam Sistem AHU.[34]
Sebagai contoh, apabila pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas disahkan pada tahun 2025 dengan KBLI 39000 berdasarkan KBLI 2020, lalu pada tahun 2026 mendaftarkan hak akses ke Sistem OSS untuk kegiatan penyimpanan karbon dalam WIPK, maka pelaku usaha tersebut dapat langsung memasukkan KBLI 39002 melalui mekanisme konversi otomatis dalam Sistem OSS.[35]
Untuk menghindari ketidaksesuaian dalam klasifikasi KBLI, Andrey, konsultan di Easybiz, menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat menerapkan beberapa upaya mitigasi sebagai berikut:[36]
- Meninjau penggunaan kode KBLI perusahaan yang telah ada;
- Meninjau kegiatan usaha aktual yang dijalankan oleh perusahaan;
- Memeriksa tingkat risiko dan jenis perizinan berusaha yang berlaku bagi kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- Melakukan analisis kesenjangan dan penilaian perizinan.
Selain itu, Andrey juga memaparkan Peta Panduan Identifikasi PB dan/atau PB UMKU sebagai acuan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengidentifikasi kewajiban perizinannya. Panduan tersebut dirangkum dalam tabel berikut:[37]
|
Tindakan
|
Keterangan
|
|
Identifikasi sektor usaha dan kode KBLI
|
Penelaahan uraian KBLI, tidak hanya judul atau kodenya
|
|
Pencarian informasi awal mengenai PB dan/atau PB UMKU
|
Digunakan untuk memperoleh informasi singkat mengenai jenis perizinan yang diperlukan
|
|
Penelaahan komprehensif atas persyaratan PB
|
Persyaratan PB dikategorikan berdasarkan setiap sektor usaha
|
|
Penelaahan persyaratan PB UMKU
|
Persyaratan PB UMKU juga dikategorikan berdasarkan setiap sektor usaha
|
|
Penelaahan persyaratan teknis sektoral
|
Mencakup persyaratan, kewajiban, standar kegiatan usaha, dan standar produk/jasa yang berlaku dalam sektor terkait
|
|
Kesimpulan atas kewajiban perizinan yang berlaku
|
Menentukan PB, PB UMKU, persyaratan teknis, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha
|
Dalam paparannya, Dendy Apriandi menjelaskan bahwa SE 4.S/2026 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas PerBPS 7/2025. SE 4.S/2026 kini berfungsi sebagai pedoman penyesuaian terhadap KBLI 2025 dalam kerangka PBBR, termasuk dalam Sistem OSS, Sistem Direktorat Jenderal AHU, serta sistem kementerian atau lembaga lain yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.[38]
SE 4.S/2026 juga menegaskan bahwa setiap PD, PB, dan/atau PB UMKU yang telah diterbitkan, diverifikasi, atau disetujui sebelum penerapan KBLI 2025 akan tetap berlaku. Dengan demikian, penerapan KBLI 2025 tidak secara otomatis membuat perizinan yang telah dimiliki pelaku usaha menjadi tidak berlaku.[39] Sementara itu, mekanisme penyesuaian terhadap KBLI 2025, baik melalui perubahan anggaran dasar maupun tanpa perubahan anggaran dasar, dirangkum dalam tabel berikut:
|
Penyesuaian Tanpa Perubahan Anggaran Dasar[40]
|
Penyesuaian Melalui Perubahan Anggaran Dasar [41]
|
|
Perubahan anggaran dasar tidak diperlukan jika penyesuaian hanya melibatkan perubahan kode numerik berdasarkan tabel konversi yang mengubah substansi maksud dan tujuan perseroan atau ruang lingkup kegiatan usahanya. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Direktorat Jenderal AHU dan Sistem OSS.
|
Perubahan akta diperlukan jika pelaku usaha melakukan tindakan korporasi yang mengubah anggaran dasarnya, termasuk perubahan maksud dan tujuan perseroan, penambahan kegiatan usaha, dan/atau pengurangan kegiatan usaha.
|
Perlu dicatat bahwa penyesuaian terhadap KBLI 2025 dalam Sistem OSS dan Sistem Direktorat Jenderal AHU akan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Hukum paling lambat pada 18 Juni 2026.[42] Selain itu, hingga penyesuaian terhadap KBLI 2025 sepenuhnya diterapkan, Sistem Direktorat Jenderal AHU dan Sistem OSS akan terus menggunakan KBLI 2020 dalam berbagai proses pengesahan pelaku usaha dan penerbitan PBBR.[43]
III. Risiko Ketidaksesuaian KBLI dan Prioritas Mitigasi bagi Pelaku Usaha
Andrey, konsultan di Easybiz, menjelaskan bahwa pemilihan KBLI yang tepat harus dilakukan dengan cermat, karena setiap ketidaksesuaian klasifikasi KBLI dapat menimbulkan berbagai risiko bagi perusahaan. Risiko tersebut meliputi ketidaksesuaian antara perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan dengan kegiatan usaha aktual yang dijalankan, perubahan ketentuan nilai minimum investasi, potensi sanksi administratif, hambatan dalam Sistem OSS, serta isu perpajakan.[44]
Terkait sanksi administratif, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”) mengatur berbagai ketentuan yang secara khusus mengatur pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha.[45] Pada dasarnya, PP 28/2025 menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar PD, PB, dan/atau PB UMKU dapat dikenai sanksi administratif.[46]
Sanksi administratif yang berlaku kini dikenakan secara berjenjang berdasarkan tingkat kepatuhan yang diidentifikasi selama kegiatan pengawasan. Sanksi tersebut dapat berupa:[47]
- Peringatan;
- Penghentian sementara kegiatan usaha;
- Pengenaan denda administratif;
- Pengenaan daya paksa polisional;
- Pencabutan (misalnya lisensi, sertifikasi, atau persetujuan); atau
- Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU.
Lebih lanjut, PP 28/2025 juga menetapkan bahwa sanksi harus dikenakan oleh pejabat yang berwenang (misalnya menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau kepala KEK). Selain itu, seluruh sanksi harus dikenakan melalui Sistem OSS.[48]
Selain itu, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 5 tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) (“Peraturan 5/2025”) turut memperkuat ketentuan mengenai sanksi administratif.[49]
Dalam hal ini, Peraturan 5/2025 menetapkan bahwa pelaku usaha yang melanggar PD, PB, dan/atau PB UMKU berdasarkan hasil pengawasan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat dikenakan, antara lain, apabila pelaku usaha tidak menyampaikan laporan yang dipersyaratkan, tidak memenuhi kewajiban perizinan, menjalankan kegiatan usaha tanpa persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang diperlukan, atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan dasar, PB, PB UMKU, dan/atau fasilitas penanaman modal.[50]
Kesimpulan
Implementasi KBLI 2025 merupakan pembaruan penting terhadap sistem klasifikasi kegiatan usaha di Indonesia, dengan implikasi langsung terhadap perizinan berbasis risiko, data OSS, data AHU, serta pemetaan kewajiban PB dan/atau PB UMKU. Meskipun SE 4.S/2026 menegaskan bahwa perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya akan tetap berlaku, pelaku usaha tetap perlu mengidentifikasi apakah penyesuaian KBLI yang dilakukan hanya bersifat administratif atau memerlukan perubahan anggaran dasar.
Untuk memitigasi risiko kepatuhan, pelaku usaha perlu meninjau kode KBLI yang digunakan dan menyesuaikannya dengan kegiatan usaha aktual yang dijalankan. Pelaku usaha juga perlu menilai kembali tingkat risiko yang berlaku, kewajiban perizinan, serta kebutuhan verifikasi teknis. Langkah ini penting agar pelaku usaha dapat menghindari hambatan dalam OSS, ketidakkonsistenan perizinan, potensi pengenaan sanksi administratif, serta berbagai isu perpajakan. (HL)
Lampiran
Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan menentukan perubahan KBLI, pelaku usaha dapat merujuk pada Tabel Konversi KBLI 2020–2025 yang disusun oleh BPS. Secara sederhana, penggunaan tabel konversi tersebut digambarkan dalam tabel berikut:[51]
......