Importir Waspada: Realisasi Impor yang Tidak Dilaporkan Dapat Mengakibatkan Penangguhan Izin Aktif

Menteri Perdagangan (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua (“Perubahan Kedua”) atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2025 (“Permendag 16/2025”) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dalam rangka meningkatkan dan memastikan kelancaran arus barang impor. Perubahan Kedua mengenalkan fleksibilitas operasional penting yang kini berlaku bagi importir, terutama dengan mengizinkan Laporan Surveyor (“LS”) untuk diterbitkan setelah persetujuan impor berakhir.[1]