| Issue Number : 5448

Aturan Pengadaan IKN Diperketat: Ambang Batas TKDN Minimum 25% Kini Berlaku bagi Produk Dalam Negeri maupun Produk Impor

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (“OIKN”) telah menetapkan Peraturan Kepala OIKN No. 8 Tahun 2026 (“PerKOIN 8/2026”) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (“PDN”) dalam Pengadaan Barang/Jasa (“Pengadaan”) di OIKN. PerKOIN 8/2026 memberlakukan kewajiban penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri yang lebih ketat terhadap seluruh proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Kerangka regulasi baru ini berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh OIKN, dengan mewajibkan unit kerja dan kontraktor yang terlibat untuk mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta membatasi ketergantungan pada produk atau material impor. Melalui penetapan ambang batas kandungan lokal yang jelas serta pembentukan unit khusus untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, PerKOIN 8/2026 juga mengenalkan sistem insentif berbasis kinerja yang memberikan penghargaan kepada unit kerja yang menunjukkan tingkat implementasi PDN yang baik.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (“OIKN”) telah menetapkan Peraturan Kepala OIKN No. 8 Tahun 2026 (“PerKOIN 8/2026”) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (“PDN”) dalam Pengadaan Barang/Jasa (“Pengadaan”) di OIKN. PerKOIN 8/2026 memberlakukan kewajiban penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri yang lebih ketat terhadap seluruh proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Kerangka regulasi baru ini berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh OIKN, dengan mewajibkan unit kerja dan kontraktor yang terlibat untuk mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta membatasi ketergantungan pada produk atau material impor. Melalui penetapan ambang batas kandungan lokal yang jelas serta pembentukan unit khusus untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, PerKOIN 8/2026 juga mengenalkan sistem insentif berbasis kinerja yang memberikan penghargaan kepada unit kerja yang menunjukkan tingkat implementasi PDN yang baik.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info