Peringatan bagi Industri Tembakau: Tembakau Iris, Tembakau Kunyah, Molases, dan Tembakau Hirup Resmi Dikecualikan dari Pajak Rokok

Menteri Keuangan (“Menkeu”) telah menerbitkan Peraturan No. 26 tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (“Permenkeu 26/2026”). Permenkeu 26/2026 tersebut telah mencabut dan menggantikan Peraturan Menkeu No. 143 tahun 2023 yang memiliki judul yang sama (“Permenkeu 143/2023”).[1]

Dengan tetap mempertahankan tarif pajak rokok sebesar 10% yang semula ditetapkan Permenkeu 143/2023, Permenkeu 26/2026 memperjelas bahwa produk tembakau tertentu kini dikecualikan dari pengenaan pajak rokok.[2] Selain itu, Permenkeu 26/2026 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian persen penerimaan pajak rokoknya bagi pelayanan kesehatan dan kegiatan penegakan hukum.[3]

Permenkeu 26/2026 mulai berlaku pada 12 Mei 2026.[4]

Pengecualian Pajak Rokok yang Baru

Berdasarkan Permenkeu 143/2023, pajak rokok sebelumnya dikenakan atas berbagai jenis produk tembakau (misalnya rokok, cerutu, rokok daun, dan rokok elektronik). Namun, meskipun objek pajak rokok tersebut tetap tercantum dalam Permenkeu 26/2026, kerangka yang diperbarui ini menegaskan bahwa tembakau iris dan produk tembakau olahan lainnya (seperti molases, tembakau hirup, dan tembakau kunyah) kini dikecualikan dari pengenaan pajak rokok.[5]

Kewajiban Pengalokasian Penerimaan Pajak Rokok

Baik Permenkeu 143/2023 maupun Permenkeu 26/2026 mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan penerimaan pajak rokok sebesar 50% untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, dengan 75% dari dana yang telah ditentukan penggunaannya tersebut (setara dengan 37,5% dari total penerimaan pajak rokok) dialokasikan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN......