| Issue Number : 5413

Persetujuan Kehutanan Dirombak: Validasi Baseline Wajib Kini Diperkenalkan untuk Penentuan Batas Area Kerja

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tata Cara Permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan (“Surat Edaran 1/2026”). Surat Edaran ini dirancang untuk memperkuat tata kelola persetujuan penetapan batas dan meningkatkan kepatuhan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“PPKH”) dengan kewajiban komitmen satu tahun.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tata Cara Permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan (“Surat Edaran 1/2026”). Surat Edaran ini dirancang untuk memperkuat tata kelola persetujuan penetapan batas dan meningkatkan kepatuhan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“PPKH”) dengan kewajiban komitmen satu tahun.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info