Eksportir Hadapi Pengendalian Perdagangan Baru: Pemerintah Berwenang Membekukan atau Mencabut Perizinan Berusaha untuk Menjaga Pasokan Dalam Negeri

Menteri Perdagangan (“Menteri”) menerbitkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2026 (“Amandemen Kelima”), yang merupakan perubahan kelima atas Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang sebelumnya telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2026 secara bersama-sama disebut “Permendag 23/2023”).^[1] Amandemen Kelima tersebut kini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menangguhkan, membekukan, atau mencabut perizinan berusaha pada sektor ekspor yang dimiliki oleh eksportir dan lembaga verifikasi teknis, berdasarkan kepentingan nasional dan kepentingan umum atau sebagaimana secara tegas diperintahkan melalui arahan Presiden.^[2]