Aset Kripto Masuk Dalam Pengurusan Piutang Negara: Negara Berwenang Menyita Aset Digital Dan Kesampingkan Persetujuan Debitur Untuk Penggunaan Agunan

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 23 Tahun 2026 (“Amandemen”) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No. 240/PMK.06/2016 (“Permenkeu 240/2016”),[1] yang mulai berlaku pada 24 April 2026.[2] Kerangka ini secara signifikan merestrukturisasi prosedur yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu 240/2016 dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (“PUPN”) untuk melakukan penguasaan fisik, penggunaan, atau penyewaan atas agunan yang telah disita sebelum lelang tanpa memerlukan persetujuan debitur.[3]