Kemenangan bagi PRT: RUU Baru Perketat Perjanjian Kerja dan Larang Biaya Penempatan Pekerja

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) Republik Indonesia baru-baru ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (“PRT”) (“RUU”) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 21 April 2026.[1] RUU tersebut pertama kali diajukan kepada DPR oleh Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2004 silam.[2] Namun demikian, RUU tersebut baru dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2010, dan selanjutnya melalui berbagai tahapan pembahasan hingga akhirnya disahkan.[3]