Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Baru Segera Dibentuk: Tindak Pidana Korporasi Lintas Sektor Dapat Berujung pada Pertanggungjawaban Pemilik Manfaat dan Pengenaan Denda Damai

Kejahatan kerah putih kini telah berkembang menjadi tindak pidana yang bersifat sistemik, terorganisasi, dan lintas batas yang mengancam stabilitas ekonomi nasional serta kerap menimbulkan kerugian besar terhadap aset negara. Dalam konteks tersebut, kerangka hukum yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk menangani kejahatan makroekonomi yang kompleks ini. Sebagai tanggapan atas tantangan yang kian meningkat, pemerintah berupaya mengatasi kekosongan hukum tersebut dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (“Rancangan Peraturan”).[1]