Peringatan kepada Lembaga Penyiaran: Pelanggaran terhadap Kewajiban Pengungkapan dan Kepatuhan Kecerdasan Artifisial Dapat Berujung pada Sanksi Administratif

Kecerdasan Artifisial (“AI”) semakin banyak dimanfaatkan dalam kegiatan penyiaran, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan program, pengolahan audiovisual, penyiar virtual, analisis data khalayak, serta fungsi operasional lainnya terkait produksi dan distribusi program. Meskipun AI pada akhirnya mendorong inovasi di bidang ini, penggunaan teknologi baru tersebut juga dikaitkan dengan potensi penyalahgunaan yang kemudian dapat mengurangi akurasi informasi, keberimbangan pemberitaan, transparansi, dan kepercayaan publik.[1]

Untuk menanggapi kekhawatiran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (“KPI”) memutuskan untuk menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2026 tentang Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Dalam Program Siaran Pada Lembaga Penyiaran (“SE KPI 1/2026”), yang telah berlaku sejak tanggal 23 Februari 2026.[2]