Untuk mencerminkan bagaimana teknologi digital masa kini secara radikal membentuk ulang penciptaan, penggunaan, dan distribusi ciptaan artistik, serta untuk memastikan bahwa hukum hak cipta nasional selaras dengan kebutuhan hukum dan publik saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (“RUU”).[1] ini akan mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (“UU 28/2014”), yang selama dekade terakhir menjadi kerangka payung mengenai hak cipta di Indonesia.[2]
......