Otoritas Pengawas APU/PPT yang Baru Bertindak: Notaris Wajib Lakukan Penyaringan Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat Terhadap Daftar Tertentu serta Melaporkan Hasil Kecocokan Kepada PPATK

Dalam rangka memperkuat penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU/PPT”) oleh notaris, Menteri Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum No. 10 Tahun 2026 (“Permenkum 10/2026”) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (“PMPJ”) bagi Notaris.[1] Sejak tanggal mulai berlakunya secara resmi pada 6 Februari 2026, kerangka regulasi baru ini mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 (“Permenkumham 9/2017”), yang memiliki judul sama dengan Permenkum 10/2026.[2]