RUU Perlindungan Konsumen Terbaru Selaraskan Sanksi Pidana dengan Sistem Kategorisasi KUHP

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerbitkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen versi Mei 2023 (“RUU 2023”), yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) Tahun 2023.[1] Namun, sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemangku kepentingan untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut, RUU 2023 kembali menjadi objek pembahasan lanjutan sebelum akhirnya versi terbaru RUU September tahun 2025 (“RUU 2025”) masuk ke dalam Prolegnas 2025.[2] Pada saat RUU 2025 berlaku, RUU tersebut akan mencabut dan mengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”).[3] Namun, perlu dicatat bahwa seluruh ketentuan perlindungan konsumen yang saat ini berlaku tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam RUU 2025.[4]