Mengaku dan Bayar Lebih Ringan: Program Leniensi Baru untuk yang Diduga Melanggar Hukum Persaingan Usaha Akan Diperkenalkan

Pada tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (secara bersama-sama disebut “UU 5/1999”). Sesuai dengan judulnya, UU 5/1999 mengatur berbagai jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang untuk mencegah munculnya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha.[1]