Perubahan Perlakuan Perpajakan atas Penggunaan Nilai Buku dalam Restrukturisasi BUMN: Kewajiban Keberlanjutan Usaha Selama Empat Tahun Pasca-Transaksi

Pada tahun 2024, Menteri Keuangan (“Menteri”) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang selanjutnya telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 54 Tahun 2025 (secara bersama-sama disebut “Permenkeu 81/2024”). Kerangka pengaturan yang bersifat omnibus ini mengonsolidasikan berbagai ketentuan peraturan di bidang kepatuhan perpajakan. Dalam rangka mendukung transformasi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang sedang berlangsung, Menteri kini telah menetapkan perubahan lanjutan atas Permenkeu 81/2024 dengan menerbitkaan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026 (“Amandemen Keempat”), yang mulai berlaku sejak 22 Januari 2026.[1]