Pengawasan Perdagangan Diselaraskan dengan Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sanksi yang Lebih Ketat Mencakup Paksaan Pemerintah

Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP 29/2021”) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara umum, Peraturan 29/2021 mencakup berbagai hal yang secara khusus berkaitan dengan bidang perdagangan, termasuk kebijakan impor dan ekspor, serta berbagai pengendalian, distribusi barang, fasilitas perdagangan, dan metrologi hukum.[1] Namun, dalam upaya meningkatkan efisiensi di bidang-bidang tersebut dan memastikan konsistensi dengan kerangka Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah kini memutuskan untuk mengubah PP 29/2021 melalui penerbitan Peraturan No. 3 Tahun 2026 (“Amandemen”), yang secara resmi berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2026.[2]