General Corporate

1. Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Tanggal Berlaku: 7 Oktober 2025

Ringkasan:

• Sehubungan dengan peralihan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) ke Badan Pengaturan BUMN (“BP BUMN”), sebagaimana diatur dalam perubahan terbaru atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Peraturan baru ini memperjelas bahwa setiap tugas dan fungsi yang berkaitan dengan BUMN, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN (“Kementerian”), kini telah dialihkan menjadi tugas dan fungsi BP BUMN.
• Peralihan kelembagaan tersebut mengakibatkan penyesuaian terhadap berbagai tugas dan fungsi inti sebelumnya terkait pengaturan BUMN. Salah satu fungsi baru BP BUMN adalah pengelolaan saham Seri A Dwiwarna BUMN yang telah disetujui oleh Presiden. Selain itu, Peraturan ini juga menyesuaikan kembali ruang lingkup berbagai kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh BP BUMN, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Kementerian.
• Peraturan ini merevisi struktur organisasi awal Kementerian, yang selanjutnya akan diambil alih oleh BP BUMN. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dicatat bahwa beberapa Deputi BP BUMN kini akan bertanggung jawab atas berbagai fungsi dan kewenangan yang sebelumnya tidak melekat pada Deputi Kementerian. Fungsi dan kewenangan tersebut mencakup tanggung jawab untuk menelaah dan menganalisis rencana kerja yang disusun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Selain itu, meskipun Peraturan ini tidak lagi mengatur staf ahli sebagai bagian dari struktur organisasinya, Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kepala BP BUMN untuk membentuk kelompok ahli yang ditugaskan untuk melakukan kajian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada BP BUMN dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional BUMN
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5282.