Kerangka Baru Pembangkit Tenaga Listrik Hibrida Diluncurkan: Pengadaan Tenaga Listrik Tersedia Melalui Pemilihan Langsung bagi Badan Usaha Prakualifikasi PT PLN

Dalam rangka memastikan pasokan tenaga listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil di seluruh Indonesia, serta untuk mempercepat program de-dieselisasi sebagai dukungan terhadap pencapaian target bauran energi nasional secara keseluruhan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“MenESDM”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan MenESDM No. 19 Tahun 2025 (“PermenESDM 19/2025”) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (“PLT Hibrida”), yang telah berlaku sejak 29 Desember 2025.[1] Secara umum, PermenESDM 19/2025 menetapkan kerangka yang komprehensif yang mengatur ruang lingkup dan konfigurasi yang diperbolehkan, serta mekanisme pembelian dan penetapan harga yang kini berlaku bagi PLT Hibrida.