KUHAP Baru Indonesia Kini Resmi Berlaku: Tindak Pidana Korporasi Diatur dalam Ketentuan Baru

Setelah disahkan menjadi undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) pada tanggal 18 November 2025, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“RUU”)^[1] kini telah secara resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui penerbitan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”).^[2] UU 20/2025 secara resmi ditandatangani oleh Presiden Indonesia pada tanggal 17 Desember 2025 dan dijadwalkan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.^[3] Perlu juga dicatat bahwa pengesahan UU 20/2025 mengakibatkan pencabutan dan penggantian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“UU 8/1981”).^[4]