Ingin Menyampaikan Pengaduan Pajak? Pemerintah Perjelas Enam Saluran Resmi Pengaduan Layanan Pajak, Tindak Pidana Perpajakan, dan Pengaduan Kedisiplinan

Dalam upaya mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik terkait pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak (“Direktorat Jenderal”) dan, khususnya, untuk mencegah layanan pajak yang tidak sesuai, tindak pidana perpajakan, dan pelanggaran kode etik dan perilaku, Direktur Jenderal Pajak (“Direktur Jenderal”) telah mengkodifikasi prosedur pengajuan pengaduan ke Direktorat Jenderal melalui penerbitan Peraturan No. PER-21/PJ/2025 (“PerDJP 21/2025”), yang berlaku sejak 28 November 2025.[1]