| Issue Number : 5283

Cetak Biru Kelembagaan BP BUMN Resmi Diluncurkan: Keberlanjutan dan Pengelolaan Dividen Saham Dwiwarna Kini Menjadi Bagian dari Fungsi Utama

Pada tahun 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 179 tahun 2024 (“Perpres 179/2024”) tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Perpres 179/2024 ini pada dasarnya menguraikan berbagai aspek kelembagaan yang berkaitan dengan Kementerian BUMN (“Kementerian”), termasuk struktur organisasi serta berbagai fungsi utamanya.

Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (secara bersama-sama disebut “UU 19/2003”),[1] yang secara resmi telah mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (“BP BUMN”), pemerintah kini memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Presiden No. 105 tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (“Perpres 105/2025”), yang telah berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2025.[2] Pemberlakuan Perpres 105/2025 ini mengakibatkan dicabut dan digantikannya Perpres 179/2024. Namun perlu dicatat bahwa setiap peraturan pelaksanaan Perpres 179/2024 yang telah diterbitkan sebelumnya akan tetap berlaku, sepanjang tetap sejalan dengan kerangka baru Perpres 105/2025.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada tahun 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 179 tahun 2024 (“Perpres 179/2024”) tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Perpres 179/2024 ini pada dasarnya menguraikan berbagai aspek kelembagaan yang berkaitan dengan Kementerian BUMN (“Kementerian”), termasuk struktur organisasi serta berbagai fungsi utamanya.

Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (secara bersama-sama disebut “UU 19/2003”),[1] yang secara resmi telah mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (“BP BUMN”), pemerintah kini memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Presiden No. 105 tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (“Perpres 105/2025”), yang telah berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2025.[2] Pemberlakuan Perpres 105/2025 ini mengakibatkan dicabut dan digantikannya Perpres 179/2024. Namun perlu dicatat bahwa setiap peraturan pelaksanaan Perpres 179/2024 yang telah diterbitkan sebelumnya akan tetap berlaku, sepanjang tetap sejalan dengan kerangka baru Perpres 105/2025.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info