Amandemen Ketiga atas Undang-Undang Kepariwisataan Akhirnya Berlaku: Pungutan Baru bagi Wisatawan Mancanegara Dikenalkan dan Insentif Pelaku Usaha Kepariwisataan Diperjelas

Pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Pemerintah telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2025 terkait dengan rencana penerbitan perubahan terbaru atas Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut “UU 10/2009”).[1] Versi terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Amandemen Ketiga atas UU 10/2009 (“RUU”) telah tersedia untuk umum sejak Oktober 2025 dan memuat penambahan 57 pasal dan ayat baru serta penghapusan tujuh ketentuan, dengan sisanya merupakan perubahan terhadap pasal-pasal yang saat ini dimuat dalam kerangka UU 10/2009.[2]