Pada tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar (“PP 20/2021”) diterbitkan. Kerangka ini mengatur mekanisme penghapusan hak atas tanah akibat penelantaran dan menangani beberapa hal, seperti objek yang menjadi sasaran penegakan hukum, proses inventarisasi, serta penetapan kawasan dan tanah yang diklasifikasikan sebagai Terlantar.[1]
Namun, dalam upaya mengoptimalkan administrasi dan pemanfaatan efektif seluruh tanah (termasuk penegakan hukum dan pengelolaan Kawasan dan Tanah Terlantar), Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi terkait implementasi PP 20/2021 yang tepat. Salah satu masalah utama yang masih ada adalah proses penegakan hukum terhadap Kawasan dan Tanah Terlantar yang tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan No. 48 Tahun 2025 (“PP 48/2025”),[2] yang memiliki judul yang sama dengan PP 20/2021 dan berlaku sejak 6 November 2025. Penerapan kerangka baru ini berarti mencabut dan membatalkan PP 20/2021 beserta semua Peraturan Pelaksanaannya.[3]
......