Kerangka Pelaksanaan Terbaru untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Dikenalkan: Pelaku Usaha Tertentu dalam Skema Prioritas Kini Wajib Menyampaikan Rencana Nilai Tambah dan Hilirisasi

Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 (“PP 39/2025”), yang kini berfungsi sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebelumnya telah diubah untuk pertama kalinya melalui Peraturan Pemerintah  No. 25 Tahun 2024 (secara bersama-sama disebut “PP 96/2021”).[1] Di antara berbagai revisi yang dikenalkan, PP 39/2025 mewajibkan beberapa ketentuannya untuk dijabarkan lebih lanjut melalui penerbitan Peraturan Pelaksanaan baru oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”).