| Issue Number : 5272

Kategori Penawaran Umum yang Lebih Banyak Kini Tersedia: Batas Pemesanan Efek 10% dan Rasio Ritel/Non-Ritel 1:1 Ditetapkan untuk Penjatahan Terpusat

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 (“SEOJK 15/2020”) tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (secara bersama-sama disebut “Pemesanan Efek”). Sesuai judulnya, SEOJK 15/2020 ini menguraikan seperangkat prosedur dan mekanisme terkait pelaksanaan Pemesanan Efek.  

Namun, mengingat tingginya risiko volatilitas setelah pelaksanaan Initial Public Offerings (“IPO”) yang timbul dari besarnya jumlah pesanan saham yang tidak proporsional serta perlunya melakukan penyeimbangan kembali alokasi terpusat antara investor ritel dan non-ritel,[1] OJK kini memutuskan untuk menerbitkan Surat Edaran No. 25/SEOJK.04/2025 (“SEOJK 25/2025”), yang memiliki judul serupa dengan SEOJK 15/2020.[2] Dengan berlakunya SEOJK 25/2025 pada tanggal 17 November 2025, SEOJK 15/2020 secara resmi dicabut dan digantikan.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 (“SEOJK 15/2020”) tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (secara bersama-sama disebut “Pemesanan Efek”). Sesuai judulnya, SEOJK 15/2020 ini menguraikan seperangkat prosedur dan mekanisme terkait pelaksanaan Pemesanan Efek.  

Namun, mengingat tingginya risiko volatilitas setelah pelaksanaan Initial Public Offerings (“IPO”) yang timbul dari besarnya jumlah pesanan saham yang tidak proporsional serta perlunya melakukan penyeimbangan kembali alokasi terpusat antara investor ritel dan non-ritel,[1] OJK kini memutuskan untuk menerbitkan Surat Edaran No. 25/SEOJK.04/2025 (“SEOJK 25/2025”), yang memiliki judul serupa dengan SEOJK 15/2020.[2] Dengan berlakunya SEOJK 25/2025 pada tanggal 17 November 2025, SEOJK 15/2020 secara resmi dicabut dan digantikan.[3]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info