Kerangka Perizinan Berusaha yang Direvisi untuk Sektor Ketenagakerjaan Resmi Dikenalkan: Kewajiban Usaha yang Lebih Luas dan Penegasan Sanksi Administratif

Pada tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan (“Menaker”) menerbitkan Peraturan Menaker No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PBBR”) Sektor Ketenagakerjaan (“Permenakaer 6/2021”).[1] Sebagaimana tersirat dari namanya, kerangka tersebut menetapkan serangkaian standar untuk berbagai kegiatan usaha dan/atau produk dalam sektor ketenagakerjaan, termasuk standar bagi jenis usaha yang telah diklasifikasikan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”).