Pemerintah Tawarkan Layanan Hukum yang Lebih Banyak bagi Badan Usaha Persekutuan: Dari Pemblokiran Akses hingga Perbaikan dan Pencarian Data

Pada tahun 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan No. 17 tahun 2018 (“Permenkumham 17/2018”)[1] tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap - “CV”), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (secara bersama-sama disebut “Badan Usaha Persekutuan”). Sesuai dengan judulnya, kerangka peraturan ini mengatur mekanisme yang berlaku untuk penyampaian permohonan pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran Badan Usaha Persekutuan (secara bersama-sama disebut “Permohonan”) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (“SA-BU”).[2]