Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang BUMN: Kementerian Diubah Menjadi Badan Pengawas, Larangan Posisi Rangkap Diperjelas

Pada awal tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) secara resmi mengundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 19/2003”).[1] Secara umum, amandemen terbaru ini memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“BPI Danantara”), serta BUMN Investasi dan Holding Operasional (secara bersama-sama disebut sebagai “Holding”). Selain itu, kerangka baru ini juga memperluas doktrin Business Judgment Rule (“BJR”) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisioner BUMN.