Kerangka Baru Pengelolaan Aset BPI Danantara: Enam Kategori Aset Dikenalkan untuk Investasi, Cadangan, dan Manfaat Negara

Pada awal tahun 2025, Undang-UndangNo. 1 Tahun 2025 dikenalkan sebagai Amandemen Ketiga (“Amandemen Ketiga”) atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Di antara berbagai ketentuan yang diatur dalam kerangka ini, Amandemen Ketiga secara khusus membahas penyesuaian terhadap struktur permodalan BUMN, serta jenis badan usaha yang diperbolehkan. Amandemen Ketiga juga membahas pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“BPI Danantara”), beserta berbagai kewenangan, tugas, dan mekanisme pengambilan keputusan yang luas.[1]