Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketenagalistrikan: Ketidakpatuhan terhadap RUKN dan RUPTL Akan Mengakibatkan Sanksi Administratif

Awalnya diperkenalkan pada tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 30/2009”), telah berfungsi sebagai kerangka acuan utama Indonesia untuk pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan ketenagalistrikan.[1] Namun, implementasi UU 30/2009 tidak berjalan sepenuhnya lancer. Berbagai masalah dan tantangan bermunculan sepanjang tahun, termasuk masalah terkait pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (“EBT”), serta kurangnya akses ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar di seluruh negeri.[2]