Sistem Perizinan Berbasis Risiko Baru di Indonesia: Sektor, Sistem, dan Sanksi Baru

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Amandemennya (secara bersama-sama disebut “PP 5/2021”), yang menetapkan kerangka regulasi utama untuk perizinan usaha berbasis risiko. Kerangka ini mencakup penentuan tingkat risiko dan skala usaha, serta persyaratan perizinan dasar, dan berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berlaku di seluruh Indonesia.

Namun, dalam upaya menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berbasis risiko, sehingga memudahkan pendirian dan pengelolaan usaha, pemerintah kini menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 (“PP 28/2025”), yang berjudul sama dengan PP 5/2021 dan mulai berlaku sejak 5 Juni 2025.[1]