| Issue Number : 5108

Kebijakan Moneter Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Insentif Likuiditas Akan Diluncurkan untuk Bank yang Membiayai Sektor Prioritas

Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (“BI”) untuk mengelola likuiditas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi (“Pengelolaan Likuiditas”), antara lain melalui pengendalian moneter yang dilaksanakan melalui operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing, serta melalui pengaturan Giro Wajib Minimum (“GWM”) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.[1] Sehubungan dengan mandat tersebut, BI memutuskan untuk menerbitkan Peraturan BI No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan (“PBI 6/2025”), yang berlaku sejak 27 Maret 2025.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (“BI”) untuk mengelola likuiditas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi (“Pengelolaan Likuiditas”), antara lain melalui pengendalian moneter yang dilaksanakan melalui operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing, serta melalui pengaturan Giro Wajib Minimum (“GWM”) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.[1] Sehubungan dengan mandat tersebut, BI memutuskan untuk menerbitkan Peraturan BI No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan (“PBI 6/2025”), yang berlaku sejak 27 Maret 2025.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info