Pendahuluan

Pertama kali dikenalkan pada tahun 2003, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), yang selanjutnya diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut “UU 19/2003”), memberikan kerangka yang komprehensif yang mengatur pembentukan dan operasi BUMN dan Anak Usahanya (“Anak Usaha”). Di antara berbagai aspek yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang 19/2003 adalah struktur modal, jenis badan usaha yang diizinkan, dan berbagai mekanisme terkait restrukturisasi perusahaan dan privatisasi. Namun, mengingat perubahan lanskap BUMN dan dinamika yang terus berkembang, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (“DPR”) dan mitra pemerintah telah mendorong untuk merevisi dan mengubah kerangka hukum ini dan menekankan perlunya Undang-Undang yang lebih adaptif yang harus memberdayakan BUMN dan Anak Usaha untuk lebih mudah berinovasi, bertransformasi, dan bersaing lebih efektif dalam ekonomi yang semakin kompleks saat ini.^[1] Setelah disahkannya pada rapat paripurna pada 4 Februari 2025,^[2] RUU disahkan oleh Presiden dengan penerbitan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 19/2003 (“Amandemen Ketiga”) dan secara resmi mulai berlaku pada 25 Februari 2025.^[3]