| Issue Number : 5071

Pemerintah Resmi Revisi Kategori Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Lengkap Kini Hanya Selama Enam Bulan

Dalam upaya memberikan kepastian hukum yang lebih baik terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak (“Pemeriksaan”), khususnya setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (“PP 50/2022”),[1] Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menetapkan penerbitan Peraturan No. 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (“PMK 15/2025”).[2] Setelah mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025,[3] PMK 15/2025 sekaligus mencabut dan menggantikan sejumlah kerangka hukum Menteri di bawah ini:[4]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dalam upaya memberikan kepastian hukum yang lebih baik terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak (“Pemeriksaan”), khususnya setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (“PP 50/2022”),[1] Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menetapkan penerbitan Peraturan No. 15 tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (“PMK 15/2025”).[2] Setelah mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025,[3] PMK 15/2025 sekaligus mencabut dan menggantikan sejumlah kerangka hukum Menteri di bawah ini:[4]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info