Pendahuluan
Seiring berkembangnya kehidupan bermasyarakat, aturan dan ketentuan Perundang-Undangan Indonesia membutuhkan lebih banyak perubahan dan peningkatan, mengingat bahwa hukum berperan penting menjadi alat rekayasa sosial dan kontrol sosial. Meskipun perubahan dan keseluruhan transformasi hukum seringkali ditangani oleh pembuat undang-undang seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah, masyarakat umum juga dapat memicu perubahan hukum melalui mekanisme tertentu, seperti permohonan judicial review oleh Mahkamah Agung (“MA”) dan Mahkamah Konstitusi (“MK”).
Melalui pengajuan permohonan kepada MA atau MK, masyarakat umum dapat menguji Peraturan Perundang-Undangan yang mereka anggap bertentangan dengan norma dan aturan yang ditetapkan oleh konstitusi negara atau sebagai bagian dari hukum yang lebih tinggi. Permohonan yang dikabulkan dapat memberi dampak signifikan pada implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikenai judicial review.
Tahun 2024 merupakan tahun yang ditandai dengan manuver politik yang signifikan, dengan berlangsungnya pemilihan umum dan daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Sebagai hasilnya, berbagai upaya dilakukan untuk mengubah ketentuan yang diatur dalam berbagai Perundang-Undangan terkait pemilihan melalui mekanisme judicial review MK untuk tujuan kontestasi politik. Namun, sejumlah judicial review MK juga memiliki dampak signifikan pada sektor bisnis, termasuk Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, yang mengubah beberapa ketentuan mengenai Peraturan ketenagakerjaan.[1] Sejumlah Peraturan Perundang-Undangan juga sedang menjalani proses judicial review di MK dan dapat berdampak signifikan pada sektor bisnis apabila permohonannya dikabulkan.
Dalam hal ini, pelaku usaha sebaiknya memantau dengan seksama perubahan-perubahan yang akan dilakukan pada Peraturan Perundang-Undangan yang relevan. Untuk membantu proses tersebut, edisi Indonesian UU Digest (ILD) kali ini menyajikan laporan mengenai judicial review MK yang tertunda, sebagaimana yang diproses pada tahun 2024. Laporan ini mengacu pada data yang dikumpulkan pada akhir tahun 2024 dan mencakup perkara-perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan atau yang putusan akhirnya belum diberikan.
Berbagai perkara judicial review MK yang dibahas dalam artikel ini telah dikumpulkan oleh tim Hukumonline dengan batasan dan metode berikut:
|
Batasan Pengumpulan Data
|
|
Jenis Data
|
Data judicial review MK yang tertunda
|
|
Kategorisasi
|
Berdasarkan proses judicial review di MK per Desember 2024.
|
|
Periode Judicial Review
|
Permohonan judicial review yang diajukan dari 1 Januari – 19 Desember 2024.
|
|
Sumber Perkara
|
https://sippi.mkri.id/home/kegiatansidang
|
|
Batasan Lain
|
File judicial review dan/atau informasi terkait harus dapat diakses secara publik.
|
|
Metode Pengumpulan Data
|
|
Arah
|
Mengakses halaman “PUU” di sumber perkara. Pemilihan nomor perkara, kemudian penilaian informasi mengenai Undang-Undang dan Pasal yang diuji, beserta rincian proses judicial review (yaitu tahapan perkara, tanggal penting, dan status saat ini).
|
|
Verifikasi Data
|
Data diperiksa ulang untuk akurasi melalui verifikasi tanggal pengajuan, rincian perkara dan pengelompokan sektoral menggunakan sumber resmi.
|
|
Klasifikasi Data
|
Tiap perkara telah diklasifikasi dalam sektor yang spesifik berdasarkan Undang-Undang dan Pasal yang diuji selama proses judicial review.
|
Perlu dicatat bahwa edisi ILD ini berfokus pada analisis perkara judicial review MK yang tertunda, mengingat MA hanya memberikan akses publik mengenai informasi perkara judicial review berupa putusan dan memberi informasi yang terbatas mengenai perkara yang masih berlangsung.[2] Akses yang terbatas ini cukup menyulitkan dalam menganalisis perkara judicial review yang ditangani MA secara komprehensif.
Dengan tujuan memberikan diskusi yang sistematis dan didasarkan oleh data mengenai judicial review MK yang tertunda selama tahun 2024, edisi ILD kali ini dibagi menjadi bagian-bagian berikut:
- Judicial Review 2024: Data dan Statistik
- Identifikasi Perkara Judicial Review MK yang Tertunda
- Pajak dan Pungutan Bukan Pajak
- Perdagangan
- Farmasi, Layanan Kesehatan dan Standar Makanan dan Obat
- Jasa Keuangan Umum
- Teknologi, Media dan Telekomunikasi
- Profesi
- Perbankan
- Jasa Keuangan Non-Bank
- Energi
- Sumber Daya Alam
- Ketenagakerjaan
- General Corporate
- Lain-Lain
I. Judicial Review 2024: Data dan Statistik
MA dan MK telah diberi kewenangan untuk melakukan judicial review pada kerangka regulasi di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”). MK berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memastikan kepatuhan pada prinsip konstitusional,[3] sedangkan MA berwenang menguji Peraturan di bawah tingkat Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri, terhadap Undang-Undang yang menjadi dasarnya, sehingga memastikan konsistensi dan legalitas dalam hierarki legislatif.[4]
Total judicial review yang dilakukan oleh MA dan MK selama tahun 2024 dirangkum dalam dua grafik di bawah ini:
Per 19 Desember 2024, MK telah mendata 178 perkara judicial review dan memutuskan sebanyak 113. Namun, MK kini menunda sementara pemeriksaan pengujian undang-undang agar fokus pada penyelesaian berbagai perselisihan yang berkaitan dengan hasil pemilihan daerah 2024. Berdasarkan Peraturan MK No. 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota (“Peraturan MK 4/2024”), prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan, yang dimulai dari 27 November - 18 Desember 2024 dan nantinya akan diakhiri dengan pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan, yang dijadwalkan 24 - 26 Februari dan 7 - 11 Maret 2025.[5]
Dengan penundaan proses judicial review di MK, yang akan dilanjutkan pada bulan Maret 2025, 65 perkara yang saat ini belum terselesaikan akan tetap dijeda pada tahapan prosesnya. Secara rinci, status perkara-perkara tersebut, termasuk prosesnya, diilustrasikan dalam bagan di bawah ini.
Berdasarkan 65 perkara judicial review yang masih diproses oleh MK, tim Hukumonline telah mengelompokkan perkara berdasarkan Undang-Undang yang diuji ke dalam 13 sektor. Pemetaan sektoral ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sebaran dan fokus perkara judicial review yang sedang berjalan, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram berikut.
Penting untuk dicatat bahwa putusan MK dapat dikategorikan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan langsung (self-executing) atau putusan yang pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut (self-implementing). Putusan self-executing membatalkan norma tertentu tanpa mengganggu kerangka hukum yang sudah ada atau membutuhkan peraturan lebih lanjut, yang berlaku untuk sebagian besar putusan uji materil MK. Sementara itu, putusan self-implementing, seperti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), membatalkan berbagai norma yang memengaruhi sistem hukum dan membutuhkan peraturan tambahan dalam pelaksanaannya.[6] Penting untuk memahami secara pasti bagaimana putusan MK dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman apakah suatu putusan dapat langsung berlaku atau memerlukan amandemen undang-undang.
II. Identifikasi Perkara Judicial Review MK yang Tertunda
A. Pajak dan Pungutan Bukan Pajak
Keberatan atas Keikutsertaan dalam Program Tapera
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 86/PUU-XXII/2024
|
UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
|
7 (1); 7 (3); dan 72 (1) (e – f)[7]
|
Para pemohon keberatan dengan penggunaan kata “atau” dalam Pasal 7 (3) UU 4/2016, yang mengharuskan seseorang berusia 20 tahun atau sudah kawin untuk dapat mengikuti program Tabungan Perumahan Rakyat (“Tapera”).[8] Para pemohon berargumen bahwa hal ini telah menyebabkan kekacauan dan ketidakadilan, karena usia dan status pernikahan mungkin terbukti menjadi batasan yang tidak sesuai.[9] Selain itu, para pemohon mengkritik program ini karena membebani pekerja berpenghasilan rendah secara finansial dan berpotensi merugikan usaha kecil dan menengah karena sanksi yang tidak proporsional.[10]
|
Judicial Review Pajak Jasa Hiburan
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
32/PUU-XXII/2024
|
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
|
58 (2)
|
Memohon untuk menghapus ketentuan mengenai Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT untuk jasa hiburan yang tarifnya berkisar antara 40% sampai dengan 75% (“Pajak”), dan menggantinya dengan tarif maksimum 10%.
|
|
31/PUU-XXII/2024
|
58 (2); dan penjelasan 52
|
Permohonan untuk mengecualikan karaoke keluarga dari pengenaan pajak PBJT.
|
|
19/PUU-XXII/2024
|
55 (1) dan 58 (2)
|
Memohon penghapusan layanan spa dari kategori hiburan, seperti diskotik dan karaoke, yang dikenai pajak.
|
Judicial review UU 1/2024 secara umum menguji tarif PBJT yang tinggi untuk jasa hiburan dan meminta penghapusannya. Selain itu, berbagai permohonan telah muncul untuk mengecualikan klasifikasi tertentu, seperti karaoke keluarga dan layanan spa, dari pengenaan PBJT.
B. Perdagangan
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 162/PUU-XXII/2024
|
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
|
35 (3)
|
Periodesasi jabatan tiga tahun untuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) relatif singkat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa sekitar 12 komisi dan lembaga negara lainnya memiliki periodesasi jabatan lima tahun.[11] Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa setiap perubahan mendadak dalam struktur organisasi BPKN selama proses penanganan pengaduan dapat mengakibatkan pengelolaan pengaduan menjadi tidak efisien, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi.[12]
|
Para pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945. [13]
C. Farmasi, Layanan Kesehatan dan Standar Makanan dan Obat
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 111/PUU-XXII/2024
|
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
|
451; 272 (2); 1 (26); 272 (5); dan 421 (2b)
|
Pemohon berargumen bahwa ketentuan-ketentuan tersebut telah secara signifikan berdampak pada sejumlah kolegium kedokteran profesi yang telah diakui secara hukum dan dilindungi sebagai badan hukum.[14] Lebih lanjut, dalam hal kepatuhan terhadap persyaratan yang berkaitan dengan etika dan disiplin profesi, pemohon menyatakan bahwa hal-hal tersebut berada di luar domein atau wewenang pemerintah dan seharusnya menjadi tanggung jawab organisasi profesi.[15]
|
|
No. 156/PUU-XXII/2024
|
308 (1); dan 308 (2).
|
Para pemohon berargumen bahwa lembaga medis bukanlah badan hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi atas kasus pidana atau perdata. Selain itu, rekomendasi yang diminta dapat menyebabkan proses hukum yang berkepanjangan dan bertentangan dengan prinsip hukum.[16]
|
Pada saat artikel ini ditulis, Perkara 111/2024 masih dalam tahap persidangan, dimana keterangan ahli dari Pemohon sedang diperiksa. Sementara itu, Perkara 156/2024 masih dalam tahap perbaikan kedua.
D. Jasa Keuangan Umum
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
152/PUU-XXII/2024
|
UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
|
161 (2)
|
Para pemohon berargumen bahwa ketentuan yang mewajibkan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda, duda, dan anak yang dilakukan secara berkala[17] telah melanggar hak konstitusional mereka. Dalam hal ini, para pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut membatasi kemampuan mereka untuk mengelola dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masing-masing,[18] serta melanggar prinsip hak milik pribadi.[19]
Lebih lanjut, para pemohon menekankan bahwa dana pensiun berasal dari iuran pemberi kerja, yaitu potongan gaji mereka sendiri, dan hasil investasi.[20] Oleh karena itu, para pemohon berargumen bahwa mereka harus diberikan kebebasan untuk memilih metode penerimaan dana pensiun dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pribadi mereka sendiri.[21]
|
E. Teknologi, Media dan Telekomunikasi
Memohon Cakupan Tanggung Jawab yang Lebih Luas untuk Pengontrol Data
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 151/PUU-XXII/2024
|
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
|
53 (1)
|
Para pemohon berargumen bahwa penggunaan kata “dan” dalam pasal ini membatasi cakupan pengendali data dan prosesor data yang diwajibkan untuk menunjuk petugas perlindungan data pribadi, yang menurut mereka seharusnya lebih luas.[22] Para pemohon berpendapat bahwa pembatasan ini melanggar hak konstitusional mereka untuk menikmati perlindungan data pribadi.
|
Para pemohon memohon agar MK mengubah kata “dan” menjadi “dan/atau” dalam Pasal 53 (1) UU 27/2022.[23]
Memohon untuk Menghapus Ketentuan Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 105/PUU-XXII/2024
|
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perubahannya
|
27A; 45 (4); 28 (2); dan 45A (2)
|
Para pemohon berargumen bahwa pasal-pasal tersebut menimbulkan risiko terhadap kebebasan berekspresi, terutama karena pasal-pasal tersebut mengatur masalah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang seharusnya ditangani melalui hukum perdata dan bukan hukum pidana.[24] Para pemohon juga memohon MK untuk menafsirkan ulang frasa-frasa tertentu, seperti mengecualikan pejabat publik dari definisi “orang lain”.[25]
|
F. Profesi
Usulan Agar Advokat Dapat Bekerja Sebagai Dosen Negeri
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 150/PUU-XXII/2024
|
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
|
3 (1), Butir c; dan 20 (2)
|
Para pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut menghalangi dosen pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional untuk berpraktik sebagai advokat.
|
Para pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.[26]
Permohonan Perpanjangan Usia Pensiun Notaris
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 84/PUU-XXII/2024
|
UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dan Perubahannya
|
8
|
Pemohon berargumen bahwa usia pensiun saat ini yaitu 65 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 67 tahun, merupakan bentuk diskriminasi jika dibandingkan dengan profesi lain, seperti tenaga medis[27] dan advokat, yang tidak harus mematuhi batas usia pensiun.[28]
|
Pemohon memohon agar usia pensiun diperpanjang hingga 67 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut pada usia berapa pun berdasarkan tingkat kesehatan jasmani dan rohani yang baik, yang dibuktikan melalui surat keterangan dokter.[29]
G. Perbankan
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 85/PUU-XXII/2024
|
UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
|
7 (57), yang mengubah Pasal 86 (4), (6) dan (7) UU No. 24 Tahun 2004
|
Para pemohon berargumen bahwa ketentuan ini mengurangi independensi LPS, khususnya kewajiban mendapatkan persetujuan Menteri mengenai anggaran tahunannya.[30] Para pemohon juga berargumen bahwa pemberian wewenang bagi LPS untuk menempatkan dana pada bank yang sedang dalam proses penyehatan menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort yang dapat mengganggu peran utama LPS dalam menjamin simpanan nasabah.[31] Para pemohon menekankan bahwa LPS harus bebas dari campur tangan pihak luar dan dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel.[32]
|
Para pemohon mengklaim memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena hak dan kepentingan konstitusionalnya terancam oleh pemberlakuan pasal-pasal tersebut (setidaknya secara potensial).[33] Menurut mereka, penerapan pasal-pasal tersebut mengancam independensi LPS dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, para pemohon meminta agar MK menyatakan ketentuan-ketentuan dalam UU 4/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[34]
H. Jasa Keuangan Non-Bank
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 83/PUU-XXII/2024
|
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)
|
251
|
Para pemohon mengklaim bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar karena adanya Peraturan yang memungkinkan pembatalan perjanjian asuransi jika informasi yang diberikan oleh pihak tertanggung dianggap tidak benar atau menyembunyikan keadaan.
Dalam perkara ini, klaim asuransi yang berkaitan dengan alm. ibu pemohon, yang meninggal dunia pada tahun 2022, ditolak karena kegagalan untuk mengungkapkan rekam medis sebelumnya.[35] Pemohon berargumen bahwa Prudential melakukan proses underwriting kedua setelah kematian untuk mengurangi klaim, dan juga bahwa agen asuransi gagal memberikan dukungan yang memadai.[36]
|
Pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945.[37] Sebagai alternatif, pemohon memohon agar pasal tersebut ditafsirkan bahwa polis asuransi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan bersama dalam jangka waktu tertentu.[38]
I. Energi
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 77/PUU-XXII/2024
|
UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
|
1 (4)
|
Para pemohon berargumen bahwa kata “prioritas” dalam ketentuan yang dipermasalahkan sangat multitafsir dan memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan izin pertambangan secara sewenang-wenang, yang berpotensi dipengaruhi oleh kriteria diskriminatif seperti agama, yang kemudian dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.[39] Selain itu, ketidakjelasan definisi kata “prioritas” dalam UU Minerba juga memberikan kewenangan diskresi yang sangat luas kepada pemerintah pusat, yang kemudian dapat menimbulkan pemberian izin yang tidak adil, korupsi dan penyalahgunaan wewenang.[40]
|
Para pemohon memohon agar MK menafsirkan istilah “prioritas” dalam izin pertambangan secara adil dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, dan mendorong semua pihak untuk menerima putusan MK sebagai penjaga hak asasi manusia dan penafsir tunggal konstitusi Indonesia.[41]
J. Sumber Daya Alam
Uji Materiil Mengenai Sanksi Pemilik Tanah di Wilayah Hutan
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 147/PUU-XXII/2024
|
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
|
110A (1); dan 110B (1)
|
Para pemohon berargumen bahwa Pasal 110A dan 110B UU 6/2023 melanggar hak atas tanah mereka. Akibatnya, para pemohon menyatakan penolakan mereka terhadap kewajiban untuk membayar denda dan menyerahkan tanah kepada negara setelah jangka waktu tertentu, yang mereka anggap merugikan dan tidak proporsional bagi pemilik tanah yang sudah ada sebelumnya.[42]
|
Proses Legislasi Tanpa Partisipasi Masyarakat Adat
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 132/PUU-XXII/2024
|
UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
|
Seluruh Peraturannya
|
Para pemohon memohon agar MK menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional, dengan alasan prosedur legislasi yang tidak tepat serta melanggar hak-hak konstitusional mereka.[43] Para pemohon yang terdiri dari LSM dan perseorangan,[44] menekankan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat,[45] prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)[46], serta kurangnya transparansi dan partisipasi yang berarti.[47]
|
Perlu dicatat bahwa judicial review dalam perkara ini berfokus pada proses pembentukan undang-undang[48] dan bukan pada isi substantif dari undang-undang tersebut.
K. Ketenagakerjaan
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 96/PUU-XXII/2024
|
UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
|
7 (1); 9 (1) dan (2); dan 16.
|
Para pemohon berargumen bahwa program Tapera membebani pekerja melalui pemotongan upah, tumpang tindih dengan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dan memberikan manfaat yang tidak merata, karena hanya pekerja yang tidak memiliki rumah yang berhak menerima tunjangan perumahan.[49] [50]
Selain itu, implementasi Tapera dianggap sulit karena sistem kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan tingkat inflasi yang mengganggu daya beli pekerja.[51]
|
|
No. 134/PUU-XXII/2024
|
7 (1); 9 (1); dan 64 (a)
|
Para pemohon berpendapat bahwa iuran wajib yang dibayarkan kepada Tapera menyerupai pajak atau pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.[52] Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan beban keuangan yang diakibatkan oleh pemotongan gaji sebesar 3%, yang menurut mereka membebani para pekerja, terutama yang berpenghasilan rendah.[53]
|
L. General Corporate
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 112/PUU-XXII/2024
|
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
|
74 (1); 74 (3); dan 185 (3)
|
Para pemohon berargumen bahwa tidak adanya batasan waktu yang pasti bagi penyelesaian aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004, menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi para kreditur.[54] Sebagai solusinya, para pemohon memohon agar MK menyatakan pasal-pasal yang diujikan inkonstitusional bersyarat dan menetapkan batas waktu tertentu untuk proses kepailitan.[55]
|
M. Lain-Lain
|
No. Perkara
|
UU yang Diuji
|
Pasal yang Diuji
|
Argumen Pemohon
|
|
No. 100/PUU-XXII/2024
|
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
|
1 (9)
|
Para pemohon berargumen bahwa ketentuan ini telah menciptakan dua konsep yang saling bertentangan mengenai “teritorial” dalam mendefinisikan putusan arbitrase internasional, yaitu konsep “teritorial sempit”, yang konsisten dengan Konvensi New York 1958,[56] konsep “teritorial luas”, yang melekat pada interpretasi yudisial tanpa parameter yang jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.[57]
|
Kesimpulan
Hingga Desember 2024, MK telah memproses 178 perkara judicial review, dengan 113 di antaranya telah diputuskan. Putusan-putusan tersebut akan berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor bisnis, seperti yang terlihat pada Putusan No. 168/PUU-XXI/2023, yang kini telah mengubah berbagai Peraturan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus terus memantau putusan-putusan MK yang akan datang agar dapat mengantisipasi setiap perubahan yang dapat mempengaruhi operasional dan kebijakan industri mereka.
Meskipun sebagian besar perkara tersebut telah diputuskan, 65 perkara yang tersebar di 13 sektor yang berbeda masih tertunda hingga akhir tahun 2024. Dengan banyaknya perkara yang masih belum terselesaikan, MK akan terus memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan hukum Indonesia, sementara putusannya harus dipantau ketat oleh berbagai sektor, terutama pelaku usaha, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik atas potensi dampak setiap perubahan hukum yang akan datang.
[3] Pasal 24C (1), UUD 1945.
[4] Pasal 24A (1), UUD 1945.
[5] Lebih lanjut mengenai jadwal perselisihan pemilihan daerah 2024, lihat Lampiran, Peraturan MK 4/2024.
[7] Butir II.9, hlm.6 - 7, Perkara 86/2024.
[8] Butir III.5, hlm.10, Perkara 86/2024.
[9] Butir III.9, hlm.11, Perkara 86/2024.
[10] Butir III.23, hlm.17 - 18, Perkara 86/2024.
[11] Para. [4.2] dan [4.3], hlm.12 dan 17, Perkara 162/2024.
[12] Para. [4.2] dan [4.3], hlm.12 dan 17, Perkara 162/2024.
[13] Butir B dan E, hlm.18 dan 22, Perkara 162/2024.
[14] Butir II.B, hlm.20, Perkara 111/2024.
[15] Butir II.B, hlm.14, Perkara 111/2024.
[16] Butir III, hlm.26, Perkara 156/2024.
[17] Pasal 161 (2), UU 4/2023.
[18] Butir II.4, hlm.8 - 12, Perkara 152/2024.
[19] Butir Q.2, hlm.6, Perkara 152/2024.
[20] Butir II.4, hlm.8, Perkara 152/2024.
[21] Butir II.6, hlm.14, Perkara 152/2024.
[22] Butir B.7, Perkara 151/2024.
[23] Butir IV, Perkara 151/2024.
[24] Butir III.51, Perkara 105/2024.
[25] Butir IV.3, Perkara 105/2024.
[26] Butir V, Perkara 150/2024.
[29] Butir II.2, Perkara 84/2024.
[30] Butir 14, hlm.19 - 20, Perkara 85/2024.
[31] Butir 15, hlm.20, Perkara 85/2024.
[32] Butir 3.21, hlm.34, Perkara 85/2024.
[33] Butir 2.2, hlm.14, Perkara 85/2024.
[34] Petitum, Perkara 85/2024.
[35] Butir II.5, hlm.7 - 8, Perkara 83/2024.
[36] Butir II.5, hlm.8, Perkara 83/2024.
[37] Butir IV, hlm.29, Perkara 83/2024.
[38] Butir IV, hlm.30, Perkara 83/2024.
[39] Butir 2.4, hlm.4 - 5, Perkara 77/2024.
[40] Butir 2.13, hlm.7, Perkara 77/2024.
[41] Butir 4, hlm.22 - 23, Perkara 77/2024.
[42] Butir B.7 - 8, Perkara 147/2024.
[43] Butir IV, hlm.46 - 47, Perkara 132/2024.
[44] Butir 1 - 4, hlm.1 - 3, Perkara 132/2024.
[45] Butir 7.2, Perkara 132/2024.
[46] Butir 5.18, Perkara 132/2024.
[47] Butir 5.9, Perkara 132/2024.
[48] Pasal 51 (3), UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
[49] Butir 9.3, hlm.12 - 13, Perkara 96/2024.
[50] Butir 9.4., hlm.13, Perkara 96/2024.
[51] Butir 9.6 - 7, hlm.14 - 17, Perkara 96/2024.
[52] Butir B.8, hlm.17, Perkara 134/2024.
[53] Butir C.3, hlm.30 - 31, Perkara 134/2024.
[54] Butir III.7 - 11, hlm. 28 - 30, Perkara 112/2024.
[55] Butir IV, hlm.44 - 45, Perkara 112/2024.
[56] Butir III.21, Perkara 100/2024.
[57] Butir III.38, Perkara 100/2024.
...
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
