Industri Kelautan Indonesia Mulai Berlayar: Kapal Usaha Patungan Berukuruan GT 50.000 Wajib Terdaftar pada Oktober 2025

Rancangan Undang-Undang (“RUU”) ditetapkan untuk mengubah Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu CK 2/2022”) (secara bersama-sama disebut “UU 17/2008”), dan secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui penerbitan Undang-Undang No. 66 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17/2008 (“Amandemen Ketiga”) sejak 28 Oktober 2024.[1] Perlu diketahui, Tim Riset dan Analisis Hukum Hukumonline sebelumnya telah merangkum berbagai ketentuan RUU ini dalam edisi Indonesian Legal Brief (“ILB”) berikut ini: “Berlayar! Kapal Berbendera Indonesia Lebih Besar akan Diwajibkan untuk Perusahaan Pelayaran Joint-Venture”.