Sejak pertengahan tahun 2024, pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah berlangsung mengenai pemberlakuan amandemen terbaru Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang kemudian diubah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 (“Perppu 2/2022”) (secara bersama-sama disebut “UU 13/2016”).[1] Rancangan Undang-Undang terbaru tentang Perubahan Kedua atas UU 13/2016 (“Rancangan Amandemen”) telah tersedia untuk masyarakat umum pada 24 Juni 2024 dan memuat tujuh pasal baru, serta 31 revisi pasal yang saat ini tercantum dalam kerangka UU 13/2016. Perlu dicatat bahwa berbagai ketentuan yang tercantum dalam Rancangan Perubahan tersebut sebelumnya telah dianalisis dalam edisi Indonesian Law Digest (ILD) berikut ini: “Rancangan Perubahan Kedua UU Paten: Menuju Perlindungan Paten yang Lebih Kuat”.
......