Penginapan dan Hotel Perlu Catat: Polisi Kini Bisa Meminta Data Warga Negara Asing

Dengan dikeluarkannya dua putusan penting Mahkamah Konstitusi (“MK”), yaitu Putusan No. 40/PUU-IX/2011 (“Putusan MK 40/2011”) dan Putusan No. 64/PUU-IX/2011 (“Putusan MK 64/2011”) (secara bersama-sama disebut sebagai “Putusan MK”), beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 6/2011”), telah dicabut dan dibatalkan. Sebagai konsekuensi dan tindak lanjut kedua Putusan MK tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU 6/2011 (“Perubahan Ketiga”), yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.[1]