Biaya Proses Penyelesaian Perkara Terstandarisasi Diperkenalkan: Besaran yang Berlaku Dapat Mencapai Rp. 10 Juta

Dalam upaya untuk memastikan bahwa prosedur yang berlaku untuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (“MA”) No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (“PerMA 3/2012”) seragam di semua pengadilan di MA di seluruh negeri, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung (“Dirjen”) memutuskan untuk menerbitkan pedoman teknis baru tentang pelaksanaan PerMA 3/2012 oleh MA dan badan peradilan di bawah MA (“Pedoman Teknis”) melalui penerbitan Keputusan  No. 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 (“Keputusan 1083/2024”), yang berlaku sejak 15 Oktober 2024.[1]