Prosedur Baru untuk Memperoleh Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi: Lebih Banyak Pemohon, Lebih Banyak Produk

Pada tahun 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2019 (“Permenkumham 11/2019”) tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan (secara bersama-sama disebut “Badan Hukum”). Sesuai dengan judulnya, Permenkumham 11/2019 menetapkan berbagai prasyarat dan prosedur permohonan dan penerbitan salinan dokumen hukum yang disebutkan di atas.[1]