Sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”),[1] yang dikenalkan untuk lebih memperkuat peran para pihak yang melakukan penawaran umum efek (“Emiten”),[2] perseroan yang memenuhi jumlah pemegang saham dan modal disetor yang dipersyaratkan, seperti ditetapkan dalam kerangka peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang relevan (“Perusahaan Publik”)[3], serta profesi penunjang pasar modal (“Profesi Penunjang”), akan segera tunduk pada kerangka Rancangan Peraturan OJK tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal (“RPOJK”).[4]
......