| Issue Number : 4921

Sah! Menteri Investasi/Kepala BKPM Kini Berwenang Menetapkan, Menawarkan dan Memberikan WIUPK kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan

Pada bulan Oktober 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (“Perpres 70/2023”) yang pada intinya menetapkan berbagai klasifikasi penggunaan dan pemanfaatan lahan yang adil dan juga mengatur pengalokasian lahan untuk berbagai jenis kegiatan usaha, penataan penggunaan lahan dan juga Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan (“Satgas”). Perlu juga dicatat bahwa berbagai ketentuan pengalokasi lahan yang terdapat di dalam Perpres 70/2023 sebelumnya telah dirangkum dalam Indonesian Legal Brief (“ILB”) edisi berikut: “Alokasi Lahan Izin Pertambangan dan Izin Konsesi Kawasan Hutan dan Perkebunan Ditetapkan untuk Tujuan Penanaman Modal”.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada bulan Oktober 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (“Perpres 70/2023”) yang pada intinya menetapkan berbagai klasifikasi penggunaan dan pemanfaatan lahan yang adil dan juga mengatur pengalokasian lahan untuk berbagai jenis kegiatan usaha, penataan penggunaan lahan dan juga Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan (“Satgas”). Perlu juga dicatat bahwa berbagai ketentuan pengalokasi lahan yang terdapat di dalam Perpres 70/2023 sebelumnya telah dirangkum dalam Indonesian Legal Brief (“ILB”) edisi berikut: “Alokasi Lahan Izin Pertambangan dan Izin Konsesi Kawasan Hutan dan Perkebunan Ditetapkan untuk Tujuan Penanaman Modal”.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info