Siaran pers yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (“Kementerian”) menegaskan bahwa masuknya barang-barang impor ilegal mengancam ketahanan industri dalam negeri. Selain tidak memenuhi standar yang disyaratkan (yaitu Standar Nasional Indonesia [SNI]), produk ilegal ini juga dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk dalam negeri. Akibatnya, banyak pabrik tekstil yang tutup, banyak pekerja yang terkena PHK, dan pendapatan negara menurun.[1]
Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Perdagangan (“Menteri”) baru-baru ini membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu Yang Diberlakukan Tata Niaga Impor (“Satgas”) melalui penerbitan Keputusan Menteri No. 932 tahun 2024 (“Kepmendag 932/2024”). Satgas ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap peredaran jenis barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor (secara bersama-sama disebut “Barang Impor”) yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan No. 8 tahun 2024 (“Permendag 36/2023”).[2] Secara spesifik, pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Satgas ini menargetkan importir dan/atau distributor Barang Impor ilegal melalui pelabuhan, bukan pedagang kecil atau retail.[3]
......