Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengeluarkan Peraturan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui penerbitan Peraturan No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (secara bersama-sama disebut “POJK 69/2016”)[1], yang mengatur berbagai hal terkait perluasan kegiatan usaha, kerjasama dengan pihak lain, penyetoran premi, standar perilaku usaha, penyelesaian keluhan dan pengaduan, serta kewajiban program asuransi (lihat: Peraturan Baru tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi/Reasuransi).
......