Perombakan Sengketa Hubungan Industrial: Revisi Besar pada Prosedur Mediasi dan Konsiliasi

Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan (“RUU Perubahan”) atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“PPHI”), yang sebelumnya diubah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 (bersama-sama disebut sebagai “UU 2/2004”). Dalam RUU Perubahan yang telah diterima oleh Hukumonline, yang telah dimasukkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2020 - 2024 sejak beberapa tahun yang lalu,[1] disebutkan bahwa dengan disahkannya RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang semakin kompleks.[2]