| Issue Number : 4884

Mendekati Pembayaran Awal Premi Restrukturisasi Perbankan: Sanksi Berlaku Juli 2025

Pada tahun 2023, pemerintah mengenalkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2023 (“PP 34/2023”) tentang Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (“PRP”), yang mengatur berbagai ketentuan yang berlaku terkait pembayaran premi PRP (“Premi”) oleh bank umum konvensional dan syariah (secara bersama-sama disebut “Bank”) dalam upaya mencegah dan memitigasi munculnya potensi krisis dalam sistem keuangan. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa berbagai ketentuan terkait Premi yang tercantum dalam PP 34/2023 dirangkum dalam Indonesian Legal Brief (“ILB”) edisi berikut ini: “Bank Wajib Bayar Premi Untuk Program Restrukturisasi Mulai Januari 2025”.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada tahun 2023, pemerintah mengenalkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2023 (“PP 34/2023”) tentang Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (“PRP”), yang mengatur berbagai ketentuan yang berlaku terkait pembayaran premi PRP (“Premi”) oleh bank umum konvensional dan syariah (secara bersama-sama disebut “Bank”) dalam upaya mencegah dan memitigasi munculnya potensi krisis dalam sistem keuangan. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa berbagai ketentuan terkait Premi yang tercantum dalam PP 34/2023 dirangkum dalam Indonesian Legal Brief (“ILB”) edisi berikut ini: “Bank Wajib Bayar Premi Untuk Program Restrukturisasi Mulai Januari 2025”.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info